Buruknya Pelayanan Kecamatan Tamalanrea Saat Dikonfirmasi Terkait Anggaran Kecamatan dan Pengusaha Liar Diwilayahnya
Makassar — Pelayanan di Kantor Kecamatan Tamalanrea kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, hal tersebut mencuat saat LSM GEMA RAKYAT BERSATU (GRB) mencoba mengonfirmasi penggunaan anggaran kecamatan dan maraknya aktivitas pengusaha liar yang beroperasi tanpa izin resmi di wilayah tersebut.
Alih-alih memberikan klarifikasi, pihak kecamatan dinilai tidak kooperatif bahkan terkesan menghindar dari pertanyaan yang dilontarkan. Beberapa staf yang ditemui di kantor kecamatan mengaku tidak mengetahui soal rincian anggaran, sementara Camat Tamalanrea tidak berada di tempat dan sulit dihubungi.
“Kami hanya ingin transparansi. Anggaran yang dikelola kecamatan itu berasal dari uang rakyat, jadi wajar kalau masyarakat ingin tahu digunakan untuk apa saja. Tapi sayangnya, respon dari pihak kecamatan sangat tidak profesional,” ungkap Ketua LSM GRB Risdianto dalam upaya konfirmasi tersebut.
Selain persoalan anggaran, warga juga mengeluhkan menjamurnya pengusaha liar yang bebas beroperasi tanpa pengawasan dan izin resmi dari instansi terkait. Kondisi ini memicu keresahan karena berpotensi merugikan masyarakat secara sosial maupun ekonomi.
“Ada banyak bangunan usaha berdiri tanpa izin, mulai dari kafe hingga tempat usaha skala besar. Anehnya, tidak pernah ada tindakan dari kecamatan, seolah dibiarkan begitu saja,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Minimnya pengawasan dan buruknya respon pelayanan dari pihak kecamatan memicu dugaan adanya pembiaran sistematis atau bahkan keterlibatan oknum di balik lemahnya penertiban.
Masyarakat dan LSM GRB kini mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Camat Tamalanrea beserta jajarannya. Mereka berharap agar pelayanan publik benar-benar dijalankan secara profesional dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
